News Banggae – Aktivis perempuan sekaligus tokoh publik, Rustini Muhaimin, menegaskan bahwa keberadaan perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Menurutnya, peran perempuan tidak boleh lagi sekadar menjadi pelengkap, melainkan harus menjadi aktor utama yang turut menentukan arah pembangunan bangsa.
Pentingnya Representasi Perempuan
Rustini menekankan bahwa berbagai kebijakan yang menyangkut masyarakat luas, terutama terkait pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, tidak akan optimal jika suara perempuan tidak dihadirkan.
“Perempuan memahami persoalan dari sudut pandang berbeda, terutama terkait keluarga, anak, dan komunitas. Kehadiran mereka dalam proses pengambilan keputusan akan memperkaya perspektif serta menghasilkan kebijakan yang lebih menyeluruh,” ujarnya.
Baca Juga : Dasco bantah kabar adanya supres pergantian Kapolri ke DPR
Perempuan sebagai Agen Perubahan
Dalam kesempatan itu, Rustini juga menyampaikan bahwa perempuan telah terbukti menjadi agen perubahan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi kreatif, pendidikan, hingga politik. Namun, jumlah perempuan yang duduk di posisi strategis masih belum sebanding dengan potensi yang ada.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya dukungan nyata, baik dari pemerintah maupun masyarakat, agar akses dan kesempatan bagi perempuan di ruang publik semakin terbuka.
Harapan untuk Masa Depan
Rustini optimistis bahwa dengan semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan, Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih tangguh, demokratis, dan sejahtera.
“Bangsa ini hanya bisa maju jika laki-laki dan perempuan bekerja bersama secara setara. Saatnya membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk mengambil peran,” pungkasnya.
Penutup
Pernyataan Rustini Muhaimin ini sejalan dengan semangat kesetaraan gender yang kini terus digaungkan di berbagai lini. Kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan tidak hanya simbolis. Tetapi menjadi kebutuhan nyata demi lahirnya kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
