News Banggae – Penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang tahun 2025. Data terbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, hingga Oktober 2025, terdapat lebih dari 320 kasus karhutla yang ditangani aparat penegak hukum, meningkat sekitar 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan Kasus dan Ketegasan Pemerintah
Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Rasio Ridho Sani, menyebut bahwa peningkatan jumlah kasus bukan hanya karena naiknya angka kebakaran, tetapi juga hasil dari penguatan sistem pengawasan dan kerja sama lintas sektor. Pemerintah, katanya, kini lebih tegas dalam menindak pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi.
Baca Juga : Kapolri: Penegakan Hukum Karhutla Meningkat Sepanjang 2025
“Kami tidak lagi hanya menunggu laporan. KLHK bersama Polri dan TNI turun langsung ke lapangan. Setiap titik panas (hotspot) yang terdeteksi akan segera diselidiki,” ujar Rasio di Jakarta, Sabtu (25/10/2025).
Menurutnya, dari ratusan kasus yang ditangani, 45 di antaranya melibatkan perusahaan perkebunan dan kehutanan, sedangkan sisanya merupakan perorangan atau kelompok masyarakat. Beberapa perusahaan besar bahkan tengah menghadapi gugatan perdata dengan nilai ganti rugi mencapai ratusan miliar rupiah.
Sanksi Hukum Diperkuat
KLHK menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku karhutla tidak hanya berhenti pada penangkapan, tetapi juga diarahkan untuk memberi efek jera. Sanksi yang diberikan mencakup pidana penjara, denda, hingga pencabutan izin usaha bagi korporasi yang terbukti bersalah.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat penegakan hukum administratif, di mana perusahaan yang lalai dalam mencegah kebakaran dapat dikenai sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin operasional.
“Kami tidak segan menindak tegas pihak mana pun yang terbukti lalai. Perlindungan ekosistem dan keselamatan masyarakat jauh lebih penting dari keuntungan ekonomi jangka pendek,” tegas Rasio.
Dukungan Teknologi dan Kolaborasi Daerah
Peningkatan penegakan hukum tahun ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi pemantauan satelit dan sistem pelaporan digital. Melalui kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, dan pemerintah daerah, deteksi dini terhadap titik panas kini lebih cepat dan akurat.
Beberapa daerah seperti Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan menjadi fokus utama pengawasan karena memiliki tingkat kerawanan tinggi. Pemerintah daerah pun diminta memperketat pengawasan izin lahan dan mengaktifkan kembali Satgas Karhutla di wilayah masing-masing.
Masyarakat Didorong Ikut Mencegah
Selain aspek penegakan hukum, pemerintah juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah karhutla. Edukasi mengenai bahaya membakar lahan terus digencarkan melalui kampanye lingkungan dan program desa peduli api.
Dengan kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, dukungan teknologi, dan partisipasi masyarakat, pemerintah optimistis angka kebakaran hutan dapat ditekan secara berkelanjutan. Tahun 2025 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen nasional terhadap perlindungan lingkungan dan penegakan hukum yang berkeadilan.
