News Banggae – Komite Masyarakat Adat bersama HMI menyoroti jawaban Direksi PT GMTD dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sulsel. Komite menilai beberapa jawaban direksi belum memberikan kepastian terkait transparansi pendapatan, kepemilikan saham, dan dampak kebijakan perusahaan bagi masyarakat. Sorotan ini muncul karena publik mengharapkan informasi jelas mengenai tata kelola perusahaan yang beroperasi di wilayah Sulsel.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/2026-01-15-Jusuf-Kalla-saat-menghadiri-pengukuhan-Zainal-Arifin-Mockhtar.jpg)
Dalam RDP, anggota komite menanyakan rincian pendapatan perusahaan, distribusi dividen, serta daftar pemegang saham. Mereka menekankan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana PT GMTD memberi kontribusi ekonomi dan sosial. HMI mendukung sorotan ini sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas perusahaan.
Baca Juga : HMI Desak DPRD Sulsel Hentikan Aktivitas GMTD di Kawasan Sengketa
Komite menegaskan bahwa jawaban yang disampaikan direksi harus memenuhi standar transparansi. Mereka meminta dokumen dan laporan resmi agar informasi dapat diakses publik. Komite juga menekankan pentingnya keterbukaan untuk mencegah potensi penyalahgunaan sumber daya dan praktik korupsi. DPRD Sulsel turut menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat.
Selain pendapatan dan saham, Komite Masyarakat Adat menyoroti kebijakan perusahaan yang berdampak pada lingkungan dan komunitas lokal. Mereka meminta perusahaan menjelaskan langkah mitigasi, perlindungan masyarakat adat, serta program pemberdayaan yang telah dijalankan. Tujuannya agar perusahaan beroperasi sesuai prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Hasil RDP menunjukkan bahwa kolaborasi antara legislatif, masyarakat, dan perusahaan menjadi penting untuk mengawal tata kelola PT GMTD. Komite Masyarakat Adat menegaskan akan terus memantau langkah perusahaan agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. DPRD Sulsel mendukung keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi perusahaan strategis ini.
Sorotan ini menekankan bahwa partisipasi masyarakat dan lembaga mahasiswa seperti HMI berperan penting dalam memastikan perusahaan beroperasi dengan prinsip good corporate governance. Komite berharap PT GMTD merespons sorotan ini dengan informasi yang jelas dan lengkap agar kepercayaan publik terjaga serta manfaat ekonomi dan sosial dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulsel.
