News Banggae – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Pemaparan Kajian Fiskal Regional (KFR) II-2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Acara ini digelar sebagai bentuk koordinasi lintas sektor dalam upaya memperkuat kebijakan fiskal dan menjaga stabilitas perekonomian daerah.
KFR merupakan instrumen penting yang memuat analisis perkembangan ekonomi regional, kondisi fiskal daerah, serta tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah daerah di tahun mendatang.
Baca Juga : Pastikan Sterilitas MBG, Gubernur Suhardi Duka Cicipi Langsung Makanan Siswa di SMKN 1 Rangas
Fokus pada Stabilitas dan Pertumbuhan
Dalam pemaparan tersebut, para narasumber menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal daerah dan kebijakan moneter nasional. BPKPD Sulbar memandang KFR sebagai pedoman strategis untuk mengarahkan pengelolaan keuangan daerah agar tetap sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Kepala BPKPD Sulbar menyampaikan bahwa kondisi perekonomian daerah masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti inflasi, ketimpangan wilayah, serta keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci menjaga stabilitas.
Kolaborasi Lintas Sektor
Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan OPD terkait, akademisi, pelaku usaha, serta lembaga keuangan. Diskusi berjalan interaktif dengan menyoroti isu-isu aktual, termasuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), pengendalian belanja, dan strategi pembiayaan pembangunan.
Menurut perwakilan Bank Indonesia, kajian fiskal tidak hanya berfungsi sebagai data analisis, tetapi juga sebagai sarana komunikasi kebijakan agar setiap pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan fiskal daerah.
Harapan BPKPD Sulbar
BPKPD Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat manajemen fiskal berbasis data dan analisis. Dengan adanya kajian fiskal regional, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan strategi yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi.
“Kami percaya, dengan kolaborasi lintas sektor, Sulbar bisa menghadapi tantangan fiskal sekaligus membuka peluang pertumbuhan yang inklusif. Kajian ini menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan tahun 2025,” ungkap Kepala BPKPD Sulbar.
Penutup
Pemaparan Kajian Fiskal Regional II-2025 bukan hanya forum diskusi teknis, tetapi juga bentuk nyata kolaborasi antarinstansi untuk menciptakan stabilitas ekonomi daerah. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, Sulbar optimis dapat menjaga keseimbangan fiskal sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.
