News Banggae – Di Kabupaten Banggae, sejak beberapa tahun terakhir anggota DPRD menerima tunjangan rumah atau fasilitas perumahan sebagai bagian dari paket tunjangan jabatan. Uang rumah tersebut dimaksudkan untuk membantu biaya tempat tinggal.
Perawatan rumah dinas, serta kenyamanan legislator dalam menjalankan tugasnya. Namun, besaran uang rumah kadang dianggap tinggi, terutama bila dibandingkan standar biaya hidup setempat dan pendapatan masyarakat umum.
Baca Juga : Harga Tiket Pesawat Subsidi Dibawah Satu Juta, Ada Rute Makassar Bone, Makassar Wakatobi
Pengumuman Pemangkasan & Alasan Resmi
Pada paripurna DPRD Banggae bulan September 2025, disepakati pemangkasan uang rumah anggota DPRD. Pemangkasan ini dilakukan sebagai bagian dari program efisiensi anggaran daerah. Pemerintah daerah melalui Sekretariat DPRD menyebut bahwa pemotongan ini akan menghemat puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan dari APBD Kabupaten.
Alasan yang dikemukakan:
-
Kebutuhan publik lain diprioritaskan (misalnya kesehatan, pendidikan, infrastruktur) yang saat ini sedang membutuhkan alokasi dana lebih besar.
-
Tuntutan masyarakat agar pejabat publik tidak menikmati fasilitas yang dianggap berlebihan di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
-
Penyesuaian terhadap kebijakan nasional atau provinsi yang telah mendorong transparansi dan efisiensi pengeluaran publik.
Reaksi DPRD, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat
DPRD Banggae menerima keputusan ini dengan berbagai catatan. Beberapa anggota menyatakan bahwa meskipun uang rumah dipangkas, fasilitas dasar harus tetap disediakan agar mereka tetap bisa menjalankan tugas legislatif dengan layak — misalnya akses kantor, perawatan rumah dinas, dan keamanan.
Pemerintah daerah mendukung kebijakan ini sebagai bagian dari good governance, dan menyatakan akan memonitor dampak pemangkasan agar tidak mengganggu kinerja DPRD dan pelayanan publik.
Masyarakat Banggae secara umum menyambut baik pemangkasan ini. Di media sosial dan forum lokal, warga menyebut bahwa penghematan uang rumah legislator bisa dialihkan ke program kesejahteraan masyarakat, misalnya perbaikan jalan desa, subsidi siswa, atau layanan kesehatan desa. Namun, sebagian kecil mencemaskan bahwa pemangkasan ini bisa menjadi simbol politis tanpa realisasi manfaat nyata.
Dampak Pemangkasan & Tantangan Praktis
Beberapa dampak yang mungkin muncul:
-
Pengurangan pengeluaran DPRD: Menghemat anggaran daerah, yang bisa dialihkan ke sektor prioritas lain.
-
Penurunan fasilitas legislatif: Jika pemangkasan terlalu drastis tanpa kompensasi atau aturan jelas, bisa menurunkan kenyamanan dan fleksibilitas tugas anggota DPRD, terutama mereka yang harus bolak-balik ke ibu kota kabupaten atau ke desa-desa.
-
Potensi resistensi internal: Anggota DPRD yang merasa fasilitas sebagai bagian dari hak akan berupaya mempertahankan tunjangan rumah atau mengajukan kompensasi lain.
Tantangan dalam pelaksanaan:
-
Menentukan nilai pemangkasan yang adil, misalnya prosentase pengurangan atau batas maksimal.
-
Menetapkan aturan baku agar tidak ada disparitas besar antar anggota DPRD berdasarkan jabatan atau senioritas yang menyebabkan ketidaksetaraan.
-
Menjaga akuntabilitas dan transparansi supaya masyarakat bisa melihat manfaat dari pemangkasan tersebut dalam anggaran daerah yang dialihkan ke program publik.
Kesimpulan
Pemangkasan uang rumah DPRD Banggae pada 2025 merupakan sinyal bahwa pemerintah daerah merespons desakan efisiensi dan keadilan sosial. Bila dijalankan dengan hati-hati — dengan aturan jelas dan manfaat yang nyata — kebijakan ini bisa menumbuhkan kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, jika hanya bersifat simbolik atau kurang transparan, pemangkasan bisa ditolak sebagai langkah populis tanpa substansi.
